A. Kebijakan
Kebijakan dibuat oleh para Stakeholder (pengambil kebijakan) untuk tujuan tertentu, dengan pertimimbangan-pertimbangan yang rasional dan logis serta memperhatikan berbagai aspek yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dari berbagai komponen personality organisasi. Hal itu tentunya tidak gampang dan tidak mudah untuk bisa mengakomodasi 100% semua kepentingan, tapi setidaknya bagimana para pengambil kebijakan itu bisa meminimalisir dampak dari sebuah kebijakan tanpa adanya intervensi dan konspirasi dari kelompok ataupun orang-orang tertentu yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah kebijakan. Pengambil kebijakan harus memperhatikan dan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah yang ada dalam organisasi.
B. Konspirasi
Konspirasi dalam kebijakan menjadikan kebijakan berdampak kepada dua hal, yaitu pihak pelaku pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dan bersifat positif serta negatif, berdampak positif bagi pelaku dan pembuat kebijakan yang merasa diuntungan dengan isi kebijakan, dan berdampak negatif bagi pelaku kebijakan yang merasa dirugikan dengan adanya kebijkan. Hal ini tentunya menjadikan kebijakan menjadi terkontaminasi dan tidak bersih yang dapat menaungi dan memuaskan semua unsur. sehingga akan selalu terjadi konflik kepentingan.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
Formulasi kebijakan
Masalah yang masuk ke meja para pengambil kebijakan diagendakan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik yang memberikan win-win solution bagi semua pihak. Berikan beberapa alternatif pemecahan masalah, pilih salah satu alternatif pemecahan masalah yang tepat dan berdampak kecil terhadap efek sebuah kebijakan.
Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
REALITAS KEBIJAKAN DENGAN KONSFIRASI
Satu hal yang penulis rasakan dalam hal ini (3 tahun yang lalu), sebuah kebijakan yang berkonspirasi sehingga berdampak pada ketidaknyamanan penulis dan teman-teman dalam melaksanakan tugas, tanpa memperhatikan Dampak psikologis yang dirasakan oleh para korban kebijakan yang berkonspirasi. Anehnya kebijakan itu tetap berlanjut walaupun sudah diadakan reorganisasi. Padahal buah kebijakan itu telah banyak memakan korban mulai dari pimpinan organisasi, dan Personalaity lainnya. Cerminan ini murapakan masih diterapkanya pola-pola kepemimpinan otoriter, tanpa mau mengevaluasi kebijakan yang ada. Pembuat kebijakan tidak mau menerima kiritkan-kritikan yang bersifat konstruktif. Kritik padahal merupakan sebuah asset untuk kemajuan sebuah organisasi. Organisasi yang besar adalah organisasi yang responsif dan mau menerima saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai sebuah koreksi dan evaluasi atas sebuah kebijakan.
Terakhir Sahabat seperjuangan penulis mengalami nasib yang sama. Ternyata Para stakeholder masih senang memainkan kebijakan/ membuat kebijakan yang membuat personality selalu resent dengan sakit hati. Akan dibawa kemanakah Organisasi yang telah membesarkan saya itu. Semoga itu kebijakan terakhir yang berkonsfirasi. Jadilah pemimpin yang bijak dan bernurani serta berhati jutur. Semoga Organisasi yang telah membesarkanku akan tetap eksis dan maju dengan kebijakan-kebijakan yang mewadahi semua kepentingan tanpoa konsfirasi dan tendensi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar